NEGARA-NEGARA YANG HIPERINFLASI

PENGERTIAN INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

PENYEBAB INFLASI

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).

JENIS INFLASI

·     Berdasarkan Asalnya :

    1. Inflasi dari dalam negeri : terjadi akibat defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal

    2. Inflasi dari luar negeri : terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

·   Berdasarkan Besarnya Cakupan Pengaruh Terhadap Harga :

   1. Inflasi Tertutup (Closed Inflation) : jika kenaikan  harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu.

    2. Inflasi Terbuka (Open Inflation) : jika kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum

·   Berdasarkan Keparahannya :

1.      Inflasi Ringan : kurang dari 10% per tahun

2.      Inflasi Sedang : antara 10% sampai 30% per tahun

3.      Inflasi Berat : antara 30% sampai 100% per tahun

4.      Hiperinflasi : lebih dari 100% per tahun

Berikut adalah negara-negara yang mengalami Hiperinflasi terburuk sepanjang sejarah:

1.     Hongaria

Inflasi terbesar pertama terjadi di Hongaria pada Agustus 1945 sampai Juli 1946. Tingkat inflasi harian di negara ini mencapai 207 % sehingga membuat harga berubah dua kali lipat setiap 15 jam. Ekonomi Honggaria hancur oleh Perang Dunia II. Karena status sebagai warzone, diperkirakan 40 % dari modal saham Hungaria hancur dalam konflik. Sebelum ini, negara ini telah berutang besar untuk memproduksi ahan bakar  untuk mendukung upaya perang Jerman, tapi Jerman tidak pernah mau utangnya dibayar dengan barang.

Ketika Hongaria menandatangani perjanjian perdamaian dengan Sekutu pada 1945, ia diperintahkan untuk membayar perbaikan besar Soviet, yang menyumbang 25%-50 % dari anggaran Hungaria selama episode hiperinflasi negara ini. Sementara itu, kebijakan moneter negara pada dasarnya dikooptasi oleh Komisi Pengawasan Sekutu.

2.     Zimbabwe

Inflasi terbesar kedua terjadi di Zimbabwe pada Maret 2007 hingga November 2008. Tingkat inflasi harian negara ini mencapai 98 % membuat harga berubah dua kali lipat setiap 25 jam. Kisah hiperinflasi Zimbabwe didahului penurunan grinding panjang dalam output ekonomi yang mengikuti reformasi tanah Robert Mugabe tahun 2000-2001. Kondisi di mana tanah diambil alih sebagian besar dari petani kulit putih dan didistribusikan kepada penduduk mayoritas hitam. 

Ini menyebabkan jatuhnya 50% dalam output selama sembilan tahun berikutnya. Reformasi sosialis dan keterlibatan mahal dalam perang sipil Kongo menyebabkan pengeluaran anggaran pemerintah defisit. Pada saat yang sama, penduduk Zimbabwe menurun karena sebagaian besar meninggalkan negara itu. Kedua faktor yang berlawanan, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan basis pajak menyebabkan pemerintah monetisasi defisit fiskal.

3.     Yogoslavia

Inflasi terbesar ketiga terjadi di Yugoslavia (Republika Srpska) pada April 1992 hingga Januari 1994 dengan tingkat inflasi harian mencapai 65 %. Kondisi ini membuat harga berubah dua kali lipat setiap 34 jam. Jatuhnya Uni Soviet menyebabkan peran internasional menurun kepada Yugoslavia, mantan pemain geopolitik utama yang menghubungkan Timur dan Barat dan partai komunis yang berkuasa, akhirnya datang di bawah tekanan yang sama seperti Soviet lakukan .

Hal ini menyebabkan pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara etnis dan perang.  Dalam proses ini, perdagangan antara wilayah-wilayah bekas Yugoslavia ikut runtuh, demikian pula output industri. Pada saat yang sama, internasional melakukan embargo terhadap ekspor Yugoslavia, dan kian menghancurkan negara ini.

4.     Jerman

Hiper inflasi ke empat terjadi di Weimar, Jerman pada Agustus 1922 sampai Desember 1923. Di negara ini, tingkat inflasi harian mencapai 21% dan membuat harga berubah dua kali lipat setiap tiga hari 17 jam. Hiperinflasi yang dialami di Weimar Jerman pada awal tahun 1920 diikuti kekalahannya dalam Perang Dunia I beberapa tahun sebelumnya.  Sebagai akibat perang, Jerman diminta untuk membayar reparasi besar untuk para pemenang untuk menebus biaya yang dikeluarkan pihak yang menang.

5.     Yunani

Negara yang pernah mengalam hiperinflasi kelima adalah Yunani. Ini terjadi pada Mei 1941 hingga Desember 1945 dengan tingkat inflasi 18% mengakibatkan peningkatan harga dua kali lipat setiap empat hari dalam enam jam. Hiperinflasi dilatarbelakangi keseimbangan anggaran fiskal Yunani berayun dari surplus 271 juta dirham pada 1939 menjadi defisit 790 juta dirham pada 1940 karena Perang Dunia II yang membuat perdagangan luar negeri turun drastis. 

6.    China

Siapa sangka China yang kini masuk negara dengan perekonomian terkuat pernah mengalami hiperinflasi. Negara ini  mengalami hiperinflasi pada Oktober 1947 hingga Mei 1949 dengan tingkat inflasi 14%. Kondisi ini membuat harga meningkat dua kali lipat setiap lima hari, 8 jam. Hiper inflasi China terjadi setelah Perang Dunia II. Kala itu China terbagi oleh perang saudara. Nasionalis dan Komunis berjuang untuk mengontrol negara dan bersaing dalam proses memperkenalkan mata uang, meninggalkan sistem moneter China terfragmentasi di 1948

7.     Peru

Negara ketujuh yang mengalami hiperinflasi adalah Peru kurun Juli 1990 hingga Agustus 1990 dengan inflasi 5% membuat harga barang melonjak dua kali lipat setiap 13 hari, 2 jam.

Menurut sejarahnya, hiperinflasi terjadi karena pertempuran panjang. Ini menjadi inflasi kedua di abad ke-20. Selama paruh pertama tahun 1980-an, Presiden Peru pada masa itu Fernando Belaunde dihadapkan dengan kebijakan penghematan yang diberlakukan pemberi pinjaman IMF menyusul krisis keuangan Amerika Latin yang dimulai di awal dekade.

8.     Perancis

Perancis masuk menjad negara kedelapan yang pernah mengalami hiperinflasi. Kondisi itu terjadi pada Mei 1795 hingga November 1796. Inflasi harian Perancis mencapai 5% dan membuat harga berubah dua kali lipat setiap 15 hari, 2 jam. Sejarah tersebut berawal dari Revolusi Prancis (1789-1799) terjadi setelah periode Perancis telah berjalan sampai utang besar melawan perang, termasuk perang kemerdekaan AS dari Great. Satu dari kebijakan utama ekonomi Revolusi Perancis adalah nasionalisasi tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Gereja Katolik. Gereja dipandang sebagai sasaran empuk bagi pengambilalihan aset karena mereka memiliki banyak tanah namun memiliki pengaruh politik yang relatif sedikit dalam pemerintahan rezim.

9.     Nikaragua

Negara terakhir yang mengalami hiperinflasi terburuk adalah Nikaragua, kurun Juni 1986 hingga Maret 1991 dengan tingkat inflasi harian mencapai 4%. Kondisi ini membuat harga meningkat dua kali lipat setiap 16 hari, 10 jam. Hiperinflasi dilatarbelakangi Revolusi Nikaragua yang menemukan Sandinista komunis berkuasa pada 1979, sehingga terjadi resesi global dan krisis keuangan di banyak negara Amerika Latin yang dipicu oleh rekor tingkat utang yang tinggi dan ketidakmampuan negara-negara untuk melayani orang-orang ekonomi Nikaragua.

SUMBER :

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi

http://bisnis.liputan6.com/read/714899/9-negara-yang-alami-hiperinflasi-terburuk-sepanjang-sejarah-1

http://bisnis.liputan6.com/read/714905/9-negara-yang-alami-hiperinflasi-terburuk-sepanjang-sejarah-2

PERBEDAAN AKUNTANSI INTERNASIONAL DENGAN AKUNTANSI LAINNYA

Pada pengertiannya, Akuntansi internasional merupakan akuntansi sebagai transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan diperusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Akuntansi memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambilan keputusan untuk membuat keputusan ekonomi.

Dalam dunia usaha akuntansi merupakan suatu alat informasi, dimana akuntansi memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi intenasional memiliki peran yang serupa dengan konteks yang lebih luas, dimana lingkup pelaporannya adalah untuk perusahaan multinasional dengan transaksi dan operasi lintas batas Negara atau perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada para pengguna laporan dinegara lain.

Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyaknya kontradiksi. Di satu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Terlepas dari kontradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan pada analisis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi dan kompetisi antar pemerintah nasional, bursa efek dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut.

Proses akuntansinya pun tidak berbeda dan dengan kualifikasi standar pelaporan tertentu yang diatur secara internasional maupun lokal pada Negara tertentu.

   Tapi penting untuk diketahui mengenai dimensi internasional dari proses akuntansi pada tiap negara yang berbeda. Dimana perbedaan itu meliputi, perbedaan budaya praktik bisnis, struktur politik, sistem hukum, nilai mata uang, tingkat inflasi lokal, risiko bisnis, dan serta peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan kegiatan operasionalnya dan memberikan laporan keuangannya. Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa akuntansi internasional berbeda dengan yang lainnya, perbedaan studi akuntansi internasional adalah pada:

1.        Pelaporan untuk MNC/MNE (Multi National Corporation)

2.        Batas negara

3.        Pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda

4.        Perpajakan Internasional

5.        Transaksi Internasional

TIGA BIDANG LUAS AKUNTANSI INTERNASIONAL

1.     Pengukuran

Dapat memberikan masukan mendalam mengenai probabilitas operasi suatu perusahaan dan kekuatan posisi keuangan. Proses mengidentifikasi, mengelompokkan dan menghitung aktivitas dan transaksi, serta memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi.

2.     Pengungkapan

Proses dimana pengukuran akuntansi dikomunikasikan kepada para pengguna laporan  keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan atau proses mengkomunikasikan kepada para pengguna.

3.     Auditing

Proses dimana para kalangan professional akuntansi khusus (auditor) melakukan atestasi (pengujian) terhadap keandalan proses pengukuran dan komunikasi.

     Perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit sangat dramatis. Karakteristik nasional menyebabkan perbedaan ini mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum, pengawasan dan penegakan aturan dan ruang lingkup diskresi manajemen atau pelaporan keuangan.

SUMBER :

Afrizon, SE., Akt., M. Si. Analisis Laporan Keuangan Internasional. Modul 10 Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB, Akuntansi Internasional.

http://irsalputra.blogspot.com/2014/04/perbedaan-akuntansi-internasional.html

Akuntansi Internasional

Pengertian

Akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. (Iqbal, Melcher dan Elmallah. 1997:18)

Menurut (Choi, 2005) akuntansi internasioanl memiliki tiga pengertian yaitu :

1. Konsep Parent Foreign Subdiary Accounting : yang menganggap bahwa akuntansi internasional hanya proses penyusunan laporan konsolidasi antara perusahaan induk dan cabang yang berada di berbagai negara.

2.  Konsep Comparative/internasional Accounting : yang menekankan pada upaya mempelajari perbedaan akuntansi di berbagai Negara.

3.  Konsep Universal atau World Accounting : yang berarti kerangka/konsep dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara.

Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitan yang akan timbul adalah pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing, dan pada saat pembeli membayar dalam mata uang asing. Untuk Impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan penjual asing. Kondisi yang yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disepakati sebagai denominasi pembayaran.

Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional tidak dapat dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri.

Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi di berbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.

IFRS atau International Financial Reporting Standard and Practies merupakan standar akuntansi internasional yang disusun ileh IASB (International Accounting Standard Board). IFRS diterbitkan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan penerapan IFRS adalah :

1. Memastikan bahwa laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi berkualitas tinggi.

2. Transparansi bagi pengguna laporan dan dapat dbandingkan sepanjang periode yang disajikan.

3.   Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

4.    Mengingkatkan investasi.

  

    Dan alasan munculnya akuntansi internasional atau yang dikenal dengan IFRS, adalah sebagai berikut :
1.      Semakin luasnya jangkauan perusahaan multinasional
2.      Adanya investasi dari dan ke luar negeri
3.      Fluktuasi keuangan yang menimbulkan perubahan kurs valas
4.   Di dalam pasar modal USA yaitu NYSE (New York Stock Exchange), dimana terdapat 1.200 peusahaan asing yang terdaftar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Akuntansi

Praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial pada perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya menurut Christoper Nobes dan Robert Parker (1995:11) adalah sebagai berikut :

1.        Sistem hukum

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law.

2.        Sumber pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaan,  perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga.

3.        Sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan-aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan.

4.        Profesi akuntan

Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan.  Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik.

5.        Inflasi

Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode  general price level adjustment menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan historical cost.

6.        Teori Akuntansi

Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework

7.        Accident of History

Sistem dan praktik  akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu.

SUMBER :

Arja Sadjiarto. Akuntansi Internasional : Harmonisasi Versus Standarisasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No.2, November 1999: 144-161.

 Natalia Titiek Wiyani, S.Pd. Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards and Practices).                                                               

Etika Governance

ETIKA GOVERNANCE

GOVERNANCE SYSTEM

Istilah sistem pemerintahan adalah kombinasi dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Berarti sistem secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan Negara dan kepentingan Negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Pengertian

            Ethical Governance (Etika Pemerintahan) merupakan suatu Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. Filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara. Dalam Ethical Governance (Etika Pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaga lainnya.

Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknya adalah elit pejabat publik dan staf pegawainya. Oleh karena itu, dalam etika pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Good governance dapat diartikan bahwa good governance harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan.

Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah :

1.      Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

2.      kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).

3.      Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.

4.      Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (fortitude).

5.      Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).

6.      Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Good Corporate Governance

Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance. Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

1.      Keadilan

2.      Transparansi

3.      Akuntanbilitas

4.      Pertanggung jawaban

5.      Keterbukaan dalam informasi

REFERENSI :

http://dithaaltha26.blogspot.com/2012/11/etika-governance.html

http://dianmei.wordpress.com/2013/10/23/governance-system/

http://wahyunalia.blogspot.com/2012/10/etika-governance-pengertian-gcg-good.html

http://yenkeylon.blogspot.com/2013/04/good-corporate-governance-suatu-bentuk.html

http://yonayoa.blogspot.com/2012/10/etika-governance_20.html

Etika Governance

ETIKA GOVERNANCE

GOVERNANCE SYSTEM

Istilah sistem pemerintahan adalah kombinasi dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Berarti sistem secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan Negara dan kepentingan Negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Pengertian

            Ethical Governance (Etika Pemerintahan) merupakan suatu Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. Filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara. Dalam Ethical Governance (Etika Pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaga lainnya.

Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknya adalah elit pejabat publik dan staf pegawainya. Oleh karena itu, dalam etika pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Good governance dapat diartikan bahwa good governance harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan.

Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah :

1.      Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

2.      kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).

3.      Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.

4.      Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (fortitude).

5.      Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).

6.      Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Good Corporate Governance

Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance. Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

1.      Keadilan

2.      Transparansi

3.      Akuntanbilitas

4.      Pertanggung jawaban

5.      Keterbukaan dalam informasi

REFERENSI :

http://dithaaltha26.blogspot.com/2012/11/etika-governance.html

http://dianmei.wordpress.com/2013/10/23/governance-system/

http://wahyunalia.blogspot.com/2012/10/etika-governance-pengertian-gcg-good.html

http://yenkeylon.blogspot.com/2013/04/good-corporate-governance-suatu-bentuk.html

http://yonayoa.blogspot.com/2012/10/etika-governance_20.html

Etika Profesi Akuntansi

ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Dalam kongres tahun 1973 IAI menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia, yang saat itu diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.

Profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan public, akuntan intrn yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik atau merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu:

1.      Kompetensi

2.      Objektif

3.      Mengutamakan integritas

Peran Akuntan antara lain adalah :

a.       Akuntan Publik (Public Accountants)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan.

b.      Akuntan Intern (Internal Accountant)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan.

c.       Akuntan Pemerintahan (Government Accountants)

      Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

d.      Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

e.       Akuntan Manajemen

      Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan.

Etika Profesi Akuntansi itu sendiri merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.

      Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

1.      Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaiprofesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka

2.      Integritas

Untuk memelihara clan meningkatkan kepercayaan publik, Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3.      Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

Ancaman yang dapat terjadi pada seorang akuntan untuk melakukan tindakan yang melanggar etika profesi akuntansi adalah :

1.      Ancaman kepentingan pribadi, yang disebabkan oleh keuangan atau kepentingan dari akuntan tersebut.

2.      Ancaman telaah pribadi, ancaman yang berasal dari ketidak tepatan akuntan dalam mengevaluasi hasil pertimbangan.

3.      Ancaman advokasi, ancaman yang disebabkan oleh akuntan yang melakukan hal yang bisa mengurangi keobkektifitasan akuntan.

4.      Ancaman kedekatan, ancaman yang terjadi karena terdapat hubungan yang dekat dengan klien.

5.      Ancaman intimidasi, ancaman yang disebabkan oleh akuntan dihalangi untuk bersifat objektif

Cara Menanggulangi Ancaman :

1.      Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan

2.      Pencegahan didalam lingkungan kerja.

REFERENSI :

http://www.slideshare.net/frawndy/ts102809112

http://shintaharjanti.blogspot.com/2012/10/tugas-4-akuntansi-sebagai-profesi-dan.html

http://andamifardela.wordpress.com/2011/10/16/etika-profesi-akuntansi-2/

http://shuumalik.wordpress.com/2013/01/28/pengertian-etika-profesi-akuntansi/

http://kautsarrosadi.wordpress.com/2012/01/31/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi/

http://yonayoa.blogspot.com/2012/11/etika-profesi-akuntansi.html